Bosan Janji-janji, Warga Tuntut Pemerintah Beri Bukti Nyata Atasi Banjir di Sarirejo Kendal

Struktur Organisasi

Warga desa Sarirejo dan Wonorejo Kendal yang telah menderita banjir karena proyek Kawasan Industri Kendal (KIK) meminta pemerintah untuk memberikan bukti nyata. Mereka tidak lagi percaya dengan janji-janji dan mimpi-mimpi yang diberikan selama pertemuan audiensi sebelumnya. Menurut Djawahir Muhammad, coordinator of the event, demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut aksi nyata dari pemerintah daripada sekadar melakukan audiensi. Orang-orang berkumpul di depan jalan desa pada hari Minggu, 19 Januari 2024 untuk memperjuangkan tuntutan ini. Menurutnya, pembangunan KIK telah menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan pemukiman penduduk. Sebagai akibatnya, tiga gorong-gorong yang menjadi saluran air terhambat dan menyebabkan banjir sering terjadi di kedua desa tersebut. Seperti yang diungkapkan olehnya, air banjir bisa bertahan selama tiga hari tanpa surut. Di sini, meskipun banyak sungai lain yang mengalami kekeringan, tetapi di tempat ini masih banyak air dan mengakibatkan banjir. Banjir di daerah kita semakin parah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sering terjadi tanpa adanya hujan. Dulu hanya terjadi satu kali setahun, tapi sekarang bisa tiga sampai empat kali dalam setahun. Kadang airnya tidak surut selama berhari-hari dan tetap jernih. Ini sangat merugikan untuk kegiatan ekonomi lokal. Menurutnya, pembangunan SPBE KOSAN – PT. Kendal Bangun Cipta Sarana merupakan tindakan yang salah karena berdiri di atas saluran air. Ia mendesak agar segera dibongkar sesuai dengan mediasi dari kecamatan dan Kapolsek sebelumnya. Ternyata, saat dilakukan pembongkaran, ditemukan bahwa bangunan tersebut menutupi aliran sungai tanpa penyesuaian yang sesuai dengan kondisi alaminya. Hal ini tidak dapat ditoleransi dan harus segera ditindaklanjuti. Dengan banjir yang terus melanda dan permasalahan yang semakin memburuk, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat. Upaya-upaya seperti meningkatkan jalan dan bangunan serta merawat saluran air harus segera dilakukan. Ini merupakan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah banjir yang disebabkan oleh sampah di sungai Kaliaji. Menurutnya, masyarakat tidak lagi mampu menangani masalah ini sendiri karena telah banyak biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan jalan dan bangunan, ditambah lagi pekerjaan rutin seperti membersihkan saluran air setiap minggu atau dua minggu. Hal ini harus tetap dilakukan agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Saat ini, korban banjir tidak lagi membutuhkan bantuan saja, melainkan solusi yang jelas dari pemerintah untuk menangani penyebab banjir. Kami berharap bahwa pemerintah akan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya membuat janji-janji yang tidak ditindaklanjuti. Kami mendesak tindakan nyata untuk diambil. Salah satu dari para pembicara dalam aksi tersebut mengungkapkan kejenuhan mereka terhadap kondisi saat ini. Mereka mengeluhkan perabotan rumah tangga dan peralatan sekolah yang sering terendam banjir selama berhari-hari. “Kami tidak bisa memasak karena kasur kami basah, dan anak-anak kami tidak dapat pergi ke sekolah. Seharusnya Indonesia lebih baik,” teriaknya marah. Wali Kota ini meminta semua warga untuk tetap gigih dalam mewujudkan permukiman yang bebas dari banjir. Ia juga menuntut janji politik yang telah diberikan oleh para peserta pemilu selama pencalegan. “Kami menantikan janji-janji yang kalian bawa setiap pemilihan. Kami berharap perjuangan kalian sebagai wakil rakyat akan terpenuhi,” ucapnya kepada para pemimpin. Rencananya, peserta aksi akan mengadakan konvoi dan memberikan pidato di depan gerbang KIK. Namun, polisi telah menahan mereka dan memanggil Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kendal, Agus Dwi Lestari. Ketika menerima tuntutan dari peserta aksi, Agus menyatakan bahwa ia telah menerima dan siap untuk segera menindaklanjuti tiga tuntutan yang diajukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa tidak semua tuntutan bisa segera dipenuhi. Ada proses yang harus disinkronkan dengan pemerintah provinsi, pusat, dan sektor swasta. Kepala desa meminta kepada warga Wonorejo dan Sarirejo untuk tetap bersabar dan menahan diri sebelum menerima informasi yang jelas. Mereka juga diminta untuk tidak melakukan aksi protes lagi. (arh)